Kabupaten Tasikmalaya SR.
Paktor kepemimpinan di salah sebuah Lembaga Pemerintahan , perlu di kaji lagi , menyangkut sebuah " Keputusan" memberdayakan berbagai lapisan (Masyarakat) element-element pendukung yang ada di cakupan dimana Lembaga itu berdiri.
Kantor Desa misalnya , di Pimpin oleh Kepala Desa , dan membawahi beberapa ( Element) pendukung seperti Kaur - Kaur yang ada di pemerintahan Desa itu sendiri.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Bab XI Pasal 101 telah jelas mengatur Pungsi dan Tugas para Kepala Desa , dan telah termaktub pula pelaturan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang No 32 Thn 2004 yang salah satunya mengatur element Pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri seperti BPD , LPM dan sebagainya.
Namun tidak terjadi di sebuah Desa yang ada di Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya , tepatnya di Desa Mulyasari , salah sebuah Desa yang akrab di Sebut " Cekos" itu , di Pimpin oleh Kades ( Kuwu ) yang bernama Haerun , dengan kepemimpinan yang di katagorikan " Pi-Obroleun" Haerun , sempat jadi buah bibir Warga masyarakatnya .
Ketidak sinergian Kepemimpinannya itu " Ter-endus" SR di lapangan , sewaktu menerapkan Dana ADD ( Anggaran Dana Desa dengan Anggaran -+ Rp.50.000.000 ) yang di Kucurkan Pemkab Tasikmalaya ke-Desa tersebut.
Karena rasa "Kepenasaran" Team wartawan guna Klarifikasi ke Desa dengan infrastruktur Jalan " Ter-parah" dan terjelek itu , menemukan kejanggalan dalam realisasi Dana ADD tersebut.
Dengan hasil Pengajuan Profosal Desa Mulyasari , merealisasikan jalan dengan Type Rabat beton ( Tidak berbeton) yang asal-asalan dengan cara " Jigjag" kiri kanan dengan Type se-adanya , jalan yang di perkirakan 5-600an meter itu , mengundang " reaksi" omong-omong warga , " Saya tahu , tentang perhitungan Bangunan dengan jalan yang di " Pelur" tembok ini , paling juga Rp.15 Jutaan ..lah..!! Ujar salah se-orang Warga Masyarakat Desa Mulyasari yang tidak mau menyebutkan Namanya tersebut kepada penulis.
Ketua LPM Desa Mulyasari -pun tidak luput dari Klarifikasi bertubi-tubi dari team Wartawan sewaktu melawat Desa Mulyasari , " Pak..tolong , jangan bertanya tentang realisasi Dana ADD yang di Gulirkan ke Desa kami, maaf , kami tidak tahu sama sekali..!! Ungkap Ketua LPM yang akrab di Sapa Kang Away.
Lalu Klarifikasi pun berlanjut ke Sekertaris Desa Mulyasari , dan mendapat jawaban yang sama pula " Saya nyatakan..tidak tahu tentang berapa Realisasi Dana ADD tersebut,yang paling mengetahui adalah pak Kuwu...?, Jelas Sekdes Aen dengan nada datar.
Realisasi dana ADD di Desa Mulyasari itu bukan satu-satunya Realitas , kepemimpinan sang " Kuwu" Haerun , itu hanya sebagian kecil saja dari "Kebijakan " Kades tersebut.
Team Wartawan-pun mencoba mengklarifikasi pihak BPMKB Pemkab Tasikmalaya , melalui Telepon Selularnya petugas BPMKB Pemkab Tasikmalaya " Bu Doris" menjawab " Insya Alloh kami , akan mencoba mengklarifikasi pihak - pihak yang terlibat , langsung dengan perguliran Dana ADD ke-Desa Mulyasari Kecamatan Salopa tersebut" Jelasnya .
Di lain temp-at, salah se-orang Aktifis Pemerhati Pemerintah Desa, menyatakan " Bila , hal tersebut betul adanya, kami minta , kepada pihak Pemkab cepat ber-tindak , karena hal itu bisa terus memperparah berlanjutnya Pemerintahan dan System Kepemimpinan Desa Mulyasari itu sendiri , dan ketidak sinergian pemimpinan dengan bawahannya bisa menimbulkan dampak yang tidak baik ..!! Ungkap Asep M.R kepada SR ( Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar